RUMORED BUZZ ON REFORMASI INTELIJEN

Rumored Buzz on reformasi intelijen

Rumored Buzz on reformasi intelijen

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen stylish, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulties resolving malah asik menjadi Problem using.

The general public trauma from remarkable intelligence ‘powers’—Specially army intelligence—permitting control of the public sphere and the political process has not totally disappeared yet. In a country which has experienced 32 years of authoritarian of the Orde Baru (New Buy) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence elements in governing administration organizations and ministries stays an important challenge.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam lembaga intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia harus mendorong pengungkapan penyalahgunaan wewenang.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Design oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan klik disini bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.

’) or Twin-function of Armed Forces of your Republic of Indonesia which was shipped in 1958 and later on adopted through the Soeharto administration. This concept is a means for ABRI never to be beneath civilian Manage, but simultaneously not to dominate making sure that it turns into a navy dictatorship. On https://suaramerdeka.biz/2025/03/24/reformasi-intelijen-indonesia-menjawab-tantangan-keamanan-global-dengan-pengelolaan-yang-tangguh/ 17 Oct 1952, Nasution [and Standard Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military affairs, and aimed the cannon muzzle for the palace.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan Intercontinental yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

This article will briefly retrace the history of Indonesia’s strategic intelligence dynamics provided that its inception and provide an Assessment with the present standing of political democratization Commonly and intelligence reform especially immediately soon after 1998.

Report this page